PEMERINGKATAN BUMDES “PASPOR KEPERCAYAAN” BAGI BUMDes UNTUK NAIK KELAS

BUMDes kategori perintis tentu membutuhkan pendampingan dasar seperti penguatan kelembagaan, penyusunan SOP, dan pelatihan administrasi. Sementara BUMDes berkembang dan maju lebih membutuhkan akses pasar, digitalisasi usaha, investasi, hingga jejaring kemitraan.

Kebijakan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal untuk melakukan pemeringkatan BUMDes merupakan langkah strategis yang patut didukung karena menunjukkan perubahan paradigma pengelolaan ekonomi desa dari sekadar administratif menuju sistem berbasis kinerja, data, dan keberlanjutan usaha. 

Secara mendasar, pemeringkatan BUMDes bukan hanya soal memberi label “maju” atau “pemula”, tetapi merupakan instrumen negara untuk memetakan kualitas tata kelola ekonomi desa secara nasional. Selama ini, salah satu persoalan utama BUMDes di Indonesia adalah ketimpangan antara jumlah dan kualitas. Banyak desa telah memiliki BUMDes secara legal formal, tetapi tidak semuanya aktif, produktif, atau mampu menghasilkan keuntungan yang berdampak langsung pada masyarakat desa. Dengan adanya sistem pemeringkatan, pemerintah mulai membangun mekanisme evaluasi yang objektif sehingga keberadaan BUMDes tidak lagi hanya menjadi syarat administratif penggunaan dana desa. 

Langkah ini penting karena selama bertahun-tahun BUMDes sering menghadapi tiga persoalan besar:

1. Lemahnya tata kelola kelembagaan

2. Tidak adanya pengukuran kinerja yang terstandar

3. Bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran

Pemeringkatan menjadi jawaban atas tiga masalah tersebut. Ketika Kemendes membagi klasifikasi BUMDes menjadi perintis, pemula, berkembang, dan maju, maka pemerintah sebenarnya sedang menciptakan “peta jalan” pengembangan ekonomi desa berbasis kapasitas riil masing-masing desa. 

Dari perspektif pembangunan desa, kebijakan ini sangat progresif karena mengubah pola intervensi pemerintah yang sebelumnya cenderung seragam. Selama ini banyak program bantuan ekonomi desa diberikan tanpa mempertimbangkan kesiapan manajemen BUMDes. Akibatnya, tidak sedikit bantuan usaha yang gagal berkembang karena SDM belum siap, unit usaha tidak sesuai potensi desa, atau pengawasan keuangan lemah.

Melalui pemeringkatan, intervensi pemerintah dapat menjadi lebih presisi. BUMDes kategori perintis tentu membutuhkan pendampingan dasar seperti penguatan kelembagaan, penyusunan SOP, dan pelatihan administrasi. Sementara BUMDes berkembang dan maju lebih membutuhkan akses pasar, digitalisasi usaha, investasi, hingga jejaring kemitraan. Ini menunjukkan bahwa Kemendes mulai menerapkan pendekatan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. 

Kebijakan ini juga memiliki dampak psikologis yang positif bagi desa. Pemeringkatan akan memunculkan budaya kompetisi sehat antar-BUMDes. Desa akan terdorong memperbaiki laporan usaha, meningkatkan profesionalisme pengelola, dan memperkuat transparansi keuangan agar memperoleh status yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membentuk ekosistem ekonomi desa yang lebih modern dan akuntabel.

Selain itu, pemeringkatan berpotensi menjadi alat deteksi dini terhadap BUMDes bermasalah. Selama ini banyak kasus BUMDes macet atau gagal baru diketahui setelah muncul konflik atau kerugian keuangan. Dengan sistem evaluasi berkala, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi BUMDes yang stagnan, tidak aktif, atau mengalami masalah tata kelola sehingga pembinaan bisa dilakukan lebih awal.

Yang menarik, Kemendes juga menekankan pentingnya validitas data dalam proses pemeringkatan. Ini merupakan sinyal bahwa pemerintah mulai serius membangun basis data ekonomi desa nasional yang selama ini masih lemah.

Jika data BUMDes tersusun dengan baik secara  nasional, maka manfaatnya akan sangat besar, antara lain:

• Memudahkan pemerintah menentukan prioritas bantuan

• Menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi desa

• Membantu investor atau mitra usaha melihat potensi desa

• Menjadi alat evaluasi efektivitas penggunaan dana desa

• Membantu pemerintah daerah melakukan pembinaan yang terukur

Dalam konteks yang lebih luas, pemeringkatan BUMDes juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah saat ini mulai menggeser orientasi pembangunan desa dari sekadar pembangunan fisik menuju penguatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Hal ini terlihat dari penetapan pengembangan BUMDes sebagai salah satu output prioritas Kemendes tahun 2026 dengan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan 1.200 BUMDes.

Artinya, negara tidak lagi melihat BUMDes hanya sebagai pelengkap administrasi desa, tetapi sebagai instrumen strategis dalam:

• menciptakan lapangan kerja desa,

• mengurangi urbanisasi,

• memperkuat ketahanan pangan,

• mengembangkan komoditas unggulan,

• serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun demikian, keberhasilan pemeringkatan sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan kejujuran data yang diinput desa. Jika proses hanya formalitas atau manipulatif, maka pemeringkatan hanya akan menghasilkan angka-angka administratif tanpa dampak nyata. Karena itu, peran pendamping desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa menjadi sangat penting untuk memastikan data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi riil usaha BUMDes.

Bagi desa-desa yang serius membangun ekonomi lokal, kebijakan ini sebenarnya membuka peluang besar. BUMDes yang mampu menunjukkan kinerja baik berpotensi lebih mudah memperoleh akses program pemerintah, bantuan modal, kemitraan usaha, bahkan peluang investasi. Dengan kata lain, pemeringkatan dapat menjadi “paspor kepercayaan” bagi BUMDes untuk naik kelas.

Secara keseluruhan, langkah Kemendes melakukan pemeringkatan BUMDes merupakan kebijakan yang visioner karena mendorong transformasi ekonomi desa menuju sistem yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi hasil. Ini bukan hanya tentang menilai BUMDes, tetapi tentang membangun fondasi ekonomi desa yang kuat agar desa tidak terus bergantung pada transfer dana pemerintah, melainkan mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi mandiri berbasis potensi lokal. 

SAAT KEPALA DESA ONE MAN SHOW

Problem utama korupsi dana desa bukan semata lemahnya aturan,melainkan budaya kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu orang tanpa kontrol efektif.

Kasus Korupsi Dana Desa

Kasus yang menimpa mantan Kepala Desa Hariara Pohan, Piatur Sihotang, bukan sekadar perkara penyalahgunaan dana desa biasa. Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperberat hukuman dari 2 tahun menjadi 3 tahun penjara menunjukkan perubahan cara pandang lembaga peradilan terhadap korupsi dana desa: bukan lagi diposisikan sebagai “kesalahan administratif”, tetapi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis

Ada beberapa poin penting yang membuat putusan ini sangat menarik dan patut dicermati secara serius.

Pertama, hakim melihat adanya pola penguasaan penuh terhadap sistem keuangan desa. Dalam pertimbangannya, terdakwa tidak hanya berstatus kepala desa, tetapi juga mengambil alih fungsi Tim Pengelola Kegiatan, mengendalikan pembelian material, memilih pekerja, hingga memegang langsung uang hasil penarikan bank. Ini menunjukkan bahwa masalah terbesar dalam tata kelola desa bukan semata pencurian uang, tetapi rusaknya mekanisme kontrol internal desa

Ketika kepala desa mengambil alih seluruh rantai pengambilan keputusan dan pembayaran, maka perangkat desa lain hanya berubah menjadi formalitas administratif. Fungsi bendahara, TPK, bahkan pengawasan masyarakat menjadi lumpuh. Dalam banyak kasus dana desa di Indonesia, pola seperti ini berulang: kekuasaan terlalu terpusat pada kepala desa, sementara perangkat lain takut menolak atau sekadar ikut menandatangani dokumen.

Kedua, hakim secara tegas membaca adanya “niat jahat sejak awal”. Ini poin yang sangat penting. Selama ini banyak pelaku korupsi dana desa berdalih bahwa uang dipakai sementara, dipinjam, atau digunakan karena keadaan mendesak. Namun majelis hakim melihat bahwa penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tetap merupakan penyalahgunaan kewenangan, meskipun alasannya untuk pengobatan keluarga.

Artinya, pengadilan mulai menegaskan bahwa dana desa bukan kas pribadi kepala desa yang bisa dipakai lalu dicicil kemudian. Sekali dana publik digunakan di luar mekanisme APBDes, maka unsur penyalahgunaan jabatan sudah terbentuk.

Ketiga, putusan ini memperlihatkan mulai digunakannya Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 1 Tahun 2020 sebagai standar pemidanaan korupsi. Ini signifikan karena hakim tidak lagi menjatuhkan hukuman secara sangat subjektif, melainkan mulai menghitung berdasarkan kategori kerugian negara, dampak, tingkat kesalahan, dan keuntungan yang diperoleh pelaku.

Kerugian Rp776 juta dianggap belum layak dihukum hanya 2 tahun penjara. Dengan kata lain, PT Medan sedang mengirim pesan bahwa vonis ringan untuk korupsi dana desa mulai dianggap tidak sejalan dengan rasa keadilan publik.

Ini penting karena selama bertahun-tahun muncul kritik bahwa koruptor dana desa sering dihukum terlalu ringan dibanding dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat desa. Bahkan di ruang publik dan media sosial, muncul sinisme bahwa “korupsi miliaran hanya dihukum beberapa tahun”. Reaksi publik seperti itu terlihat berulang dalam berbagai diskusi masyarakat

Keempat, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan dana desa masih sangat lemah secara struktural. Temuan inspektorat ternyata sudah muncul sejak 2018–2021, tetapi penyimpangan tetap berjalan. Ini berarti ada persoalan serius dalam tindak lanjut hasil audit. Banyak desa menganggap temuan inspektorat hanya catatan administratif yang bisa “diselesaikan nanti”, bukan alarm hukum yang serius.

Padahal begitu temuan berulang dan tidak ditindaklanjuti, maka itu bisa menjadi pintu masuk pembuktian adanya unsur kesengajaan.

Dari sisi politik desa, kasus ini juga menggambarkan realitas pahit bahwa jabatan kepala desa kini mengelola anggaran sangat besar, tetapi tidak selalu diimbangi kapasitas tata kelola dan integritas yang kuat. Dana desa telah mengubah struktur ekonomi politik desa. Kepala desa bukan lagi hanya pemimpin sosial, tetapi juga pengelola anggaran miliaran rupiah.

Akibatnya, jabatan kepala desa di banyak tempat berubah menjadi posisi dengan perebutan kepentingan yang sangat tinggi. Bahkan dalam diskursus publik muncul anggapan sinis bahwa menjadi kepala desa dianggap “jalan cepat kaya”.

Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi:

kepala desa yang memegang langsung seluruh transaksi,

bendahara desa yang hanya menjadi “stempel administrasi”,

TPK yang tidak menjalankan fungsi teknis,

Serta BPD yang pasif melakukan pengawasan.

Sebab dalam praktik hukum tipikor, pembiaran juga bisa berkembang menjadi keterlibatan.

Yang paling menarik, PT Medan tampaknya ingin membangun efek jera melalui logika hukum yang lebih progresif. Biasanya terdakwa berharap putusan banding akan meringankan hukuman. Tetapi dalam kasus ini justru diperberat. Itu menunjukkan bahwa pengadilan tingkat banding melihat korupsi dana desa sebagai kejahatan yang berdampak langsung pada masyarakat bawah.

Dan memang demikian kenyataannya. Dana desa bukan sekadar angka APBDes. Itu adalah:

jalan desa,

irigasi,

ketahanan pangan,

bantuan masyarakat,

BUMDes,

hingga pelayanan dasar warga.

Ketika dana itu disalahgunakan, yang hilang bukan hanya uang negara, tetapi juga kesempatan pembangunan desa.

Kasus ini akhirnya memperlihatkan satu hal penting: problem utama korupsi dana desa bukan semata lemahnya aturan, melainkan budaya kekuasaan yang terlalu terpusat pada satu orang tanpa kontrol efektif. Selama kepala desa masih dianggap “penguasa tunggal” anggaran desa, maka pola penyimpangan serupa akan terus berulang, hanya nama pelakunya yang berbeda

Pendamping Desa dan PLD Kecamatan Matangkuli Fokus Dampingi Pemeringkatan BUMDes

Kegiatan pemeringkatan BUMDes saat ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya penguatan ekonomi desa. Di Kecamatan Matangkuli, Pendamping Desa bersama Pendamping Lokal Desa (PLD) turut mengambil peran aktif dalam mendampingi pemerintah desa dan pengurus BUMDes agar proses pemeringkatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan 

Pendampingan ini tidak hanya sebatas membantu penginputan data, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembenahan tata kelola BUMDes secara menyeluruh. Banyak pengurus BUMDes di desa yang masih mengalami kendala dalam administrasi kelembagaan, pelaporan keuangan, hingga penyusunan dokumen usaha. Karena itu, kehadiran tenaga pendamping menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan pemeringkatan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar.

Di lapangan, Pendamping Desa dan PLD melakukan berbagai bentuk pendampingan, mulai dari koordinasi dengan pemerintah desa, pemeriksaan dokumen legalitas BUMDes, pengecekan struktur organisasi, hingga membantu penyusunan administrasi yang masih belum lengkap. Pendamping juga membantu memastikan bahwa data usaha, aset, penyertaan modal, serta laporan kegiatan BUMDes dapat disajikan secara tertib dan akurat.

Selain pendampingan administratif, tenaga pendamping juga aktif memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDes mengenai pentingnya pemeringkatan sebagai alat evaluasi perkembangan usaha desa. Banyak pengurus yang sebelumnya menganggap kegiatan ini hanya sebagai kewajiban pelaporan, padahal pemeringkatan merupakan instrumen untuk melihat sejauh mana kapasitas dan kesehatan kelembagaan BUMDes.

Pendamping Desa dan PLD di Kecamatan Matangkuli juga terus mendorong agar pengurus BUMDes mulai membangun pola kerja yang lebih profesional. Pengelolaan usaha desa tidak cukup hanya berjalan secara informal, tetapi harus memiliki perencanaan usaha, sistem administrasi yang rapi, serta laporan keuangan yang transparan. Hal ini penting agar BUMDes mampu berkembang menjadi lembaga usaha yang dipercaya masyarakat

Dalam proses pendampingan, tenaga pendamping turut membantu pengurus memahami indikator-indikator penilaian pemeringkatan, seperti aspek kelembagaan, manajemen usaha, kerja sama, aset dan permodalan, administrasi pelaporan, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Dengan memahami indikator tersebut, pengurus dapat mengetahui bagian mana yang masih perlu diperbaiki.

Kegiatan pendampingan juga menjadi ruang diskusi antara pendamping dan pengurus BUMDes untuk menggali potensi usaha desa yang lebih produktif dan berkelanjutan. Beberapa BUMDes yang sebelumnya pasif mulai didorong agar lebih aktif melihat peluang usaha yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal desa masing-masing.

Di sisi lain, pemeringkatan BUMDes memang memiliki peranan penting dalam mendorong lahirnya tata kelola usaha desa yang lebih baik. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemetaan terhadap perkembangan BUMDes ke dalam beberapa kategori seperti Perintis, Pemula, Berkembang, dan Maju. Dengan adanya klasifikasi tersebut, arah pembinaan dan penguatan BUMDes menjadi lebih terukur.

Pemeringkatan juga menjadi dorongan agar BUMDes tidak hanya berfokus pada aktivitas usaha semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi warga, serta menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

Melalui pendampingan yang terus dilakukan oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Matangkuli, diharapkan seluruh BUMDes dapat semakin siap menghadapi proses pemeringkatan dan mampu tumbuh menjadi lembaga usaha desa yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan.