Kebijakan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal untuk melakukan pemeringkatan BUMDes merupakan langkah strategis yang patut didukung karena menunjukkan perubahan paradigma pengelolaan ekonomi desa dari sekadar administratif menuju sistem berbasis kinerja, data, dan keberlanjutan usaha.
Secara mendasar, pemeringkatan BUMDes bukan hanya soal memberi label “maju” atau “pemula”, tetapi merupakan instrumen negara untuk memetakan kualitas tata kelola ekonomi desa secara nasional. Selama ini, salah satu persoalan utama BUMDes di Indonesia adalah ketimpangan antara jumlah dan kualitas. Banyak desa telah memiliki BUMDes secara legal formal, tetapi tidak semuanya aktif, produktif, atau mampu menghasilkan keuntungan yang berdampak langsung pada masyarakat desa. Dengan adanya sistem pemeringkatan, pemerintah mulai membangun mekanisme evaluasi yang objektif sehingga keberadaan BUMDes tidak lagi hanya menjadi syarat administratif penggunaan dana desa.
Langkah ini penting karena selama bertahun-tahun BUMDes sering menghadapi tiga persoalan besar:
Lemahnya tata kelola kelembagaan
Tidak adanya pengukuran kinerja yang terstandar
Bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran
Pemeringkatan menjadi jawaban atas tiga masalah tersebut. Ketika Kemendes membagi klasifikasi BUMDes menjadi perintis, pemula, berkembang, dan maju, maka pemerintah sebenarnya sedang menciptakan “peta jalan” pengembangan ekonomi desa berbasis kapasitas riil masing-masing desa.
Dari perspektif pembangunan desa, kebijakan ini sangat progresif karena mengubah pola intervensi pemerintah yang sebelumnya cenderung seragam. Selama ini banyak program bantuan ekonomi desa diberikan tanpa mempertimbangkan kesiapan manajemen BUMDes. Akibatnya, tidak sedikit bantuan usaha yang gagal berkembang karena SDM belum siap, unit usaha tidak sesuai potensi desa, atau pengawasan keuangan lemah.
Melalui pemeringkatan, intervensi pemerintah dapat menjadi lebih presisi. BUMDes kategori perintis tentu membutuhkan pendampingan dasar seperti penguatan kelembagaan, penyusunan SOP, dan pelatihan administrasi. Sementara BUMDes berkembang dan maju lebih membutuhkan akses pasar, digitalisasi usaha, investasi, hingga jejaring kemitraan. Ini menunjukkan bahwa Kemendes mulai menerapkan pendekatan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan.
Kebijakan ini juga memiliki dampak psikologis yang positif bagi desa. Pemeringkatan akan memunculkan budaya kompetisi sehat antar-BUMDes. Desa akan terdorong memperbaiki laporan usaha, meningkatkan profesionalisme pengelola, dan memperkuat transparansi keuangan agar memperoleh status yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membentuk ekosistem ekonomi desa yang lebih modern dan akuntabel.
Selain itu, pemeringkatan berpotensi menjadi alat deteksi dini terhadap BUMDes bermasalah. Selama ini banyak kasus BUMDes macet atau gagal baru diketahui setelah muncul konflik atau kerugian keuangan. Dengan sistem evaluasi berkala, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi BUMDes yang stagnan, tidak aktif, atau mengalami masalah tata kelola sehingga pembinaan bisa dilakukan lebih awal.
Yang menarik, Kemendes juga menekankan pentingnya validitas data dalam proses pemeringkatan. Ini merupakan sinyal bahwa pemerintah mulai serius membangun basis data ekonomi desa nasional yang selama ini masih lemah.
Jika data BUMDes tersusun dengan baik secara nasional, maka manfaatnya akan sangat besar, antara lain:
Memudahkan pemerintah menentukan prioritas bantuan
Menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi desa
Membantu investor atau mitra usaha melihat potensi desa
Menjadi alat evaluasi efektivitas penggunaan dana desa
Membantu pemerintah daerah melakukan pembinaan yang terukur
Dalam konteks yang lebih luas, pemeringkatan BUMDes juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah saat ini mulai menggeser orientasi pembangunan desa dari sekadar pembangunan fisik menuju penguatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Hal ini terlihat dari penetapan pengembangan BUMDes sebagai salah satu output prioritas Kemendes tahun 2026 dengan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan 1.200 BUMDes.
Artinya, negara tidak lagi melihat BUMDes hanya sebagai pelengkap administrasi desa, tetapi sebagai instrumen strategis dalam:
menciptakan lapangan kerja desa,
mengurangi urbanisasi,
memperkuat ketahanan pangan,
mengembangkan komoditas unggulan,
serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Namun demikian, keberhasilan pemeringkatan sangat bergantung pada kualitas pendampingan dan kejujuran data yang diinput desa. Jika proses hanya formalitas atau manipulatif, maka pemeringkatan hanya akan menghasilkan angka-angka administratif tanpa dampak nyata. Karena itu, peran pendamping desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa menjadi sangat penting untuk memastikan data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi riil usaha BUMDes.
Bagi desa-desa yang serius membangun ekonomi lokal, kebijakan ini sebenarnya membuka peluang besar. BUMDes yang mampu menunjukkan kinerja baik berpotensi lebih mudah memperoleh akses program pemerintah, bantuan modal, kemitraan usaha, bahkan peluang investasi. Dengan kata lain, pemeringkatan dapat menjadi “paspor kepercayaan” bagi BUMDes untuk naik kelas.
Secara keseluruhan, langkah Kemendes melakukan pemeringkatan BUMDes merupakan kebijakan yang visioner karena mendorong transformasi ekonomi desa menuju sistem yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi hasil. Ini bukan hanya tentang menilai BUMDes, tetapi tentang membangun fondasi ekonomi desa yang kuat agar desa tidak terus bergantung pada transfer dana pemerintah, melainkan mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi mandiri berbasis potensi lokal.
